BATAM |Pokjapwipolres.com – Dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penanganan perkara narkotika mengguncang jajaran Polsek Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau. Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Kepulauan Riau mengamankan lima anggota polisi, termasuk Kapolsek Sagulung dan Kanit Reskrim, untuk menjalani pemeriksaan internal.
Pengamanan tersebut berlangsung pada Kamis (12/11/2026) dan dikonfirmasi Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Nona Pricillia Ohei pada Jumat (13/11/2026). Lima personel itu diduga terkait penyimpangan dalam penanganan perkara narkotika. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri.
Dua pejabat yang turut diperiksa adalah Kapolsek Sagulung Iptu Yusan Saka Firman dan Kanit Reskrim Ipda Riyanto. Kabid Propam Polda Kepri Kombes Pol Oxy Yudha Pratesta membenarkan bahwa pemeriksaan tersebut berkaitan dengan dugaan permintaan uang untuk melepaskan seseorang yang terlibat perkara narkotika.
Informasi yang berkembang menyebutkan adanya dugaan permintaan uang mencapai Rp50 juta kepada seorang terduga pelaku narkotika. Bahkan, muncul dugaan bahwa pihak yang bersangkutan diminta mencari pinjaman untuk memenuhi permintaan tersebut. Namun, nominal uang, kronologi transaksi, serta konstruksi perkara masih memerlukan pembuktian dan penjelasan resmi dari penyidik Propam.
Perhatian publik semakin besar karena Iptu Yusan Saka Firman diketahui baru dilantik sebagai Kapolsek Sagulung pada Rabu (4/11/2026). Artinya, pengamanan terhadap dirinya terjadi sekitar sembilan hari setelah serah terima jabatan. Cepatnya persoalan ini mencuat menjadi perhatian serius terkait integritas dan pengawasan internal kepolisian.
Perkembangan berikutnya, Kabid Humas Polda Kepri menyampaikan bahwa para personel yang diduga melakukan pelanggaran sedang menjalani tahapan permohonan saran hukum (Sarkum). Proses tersebut menjadi bagian dari mekanisme sebelum penentuan langkah penanganan berikutnya, termasuk kemungkinan sidang disiplin atau Sidang Kode Etik Profesi Polri. Sementara itu, Kapolresta Barelang Kombes Pol Anggoro Wicaksono menegaskan bahwa setiap anggota yang melakukan penyimpangan akan diproses sesuai ketentuan.
Kasus ini menjadi ujian bagi komitmen institusi kepolisian dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Publik kini menunggu hasil pemeriksaan Bidpropam Polda Kepri, termasuk kejelasan dugaan aliran uang, peran masing-masing personel, serta kemungkinan adanya unsur pidana. Seluruh anggota yang diperiksa tetap harus diperlakukan berdasarkan asas praduga tak bersalah sampai ada keputusan resmi dari pihak berwenang.***
