JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi membentuk Tim Transformasi Reformasi Polri sebagai langkah percepatan pembenahan internal. Tim ini dibentuk melalui Surat Perintah (Sprin) Nomor Sprin/2749/IX/2025 tertanggal 17 September 2025, dan melibatkan 52 perwira tinggi serta menengah.
Listyo menjelaskan, pembentukan tim tersebut merupakan wujud tanggung jawab dan akuntabilitas Polri dalam merespons harapan masyarakat. “Polri harus terus mengikuti perkembangan dan menindaklanjuti aspirasi publik. Perubahan ini tidak hanya teknis, tapi menyeluruh,” ujarnya saat konferensi di Auditorium PTIK, Jakarta Selatan, Senin (22/9/2025).
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan, Sprin ini merupakan tindak lanjut sinergi Polri dengan pemerintah serta pemangku kepentingan. Melalui pendekatan sistematis, Polri menargetkan transformasi kelembagaan yang lebih transparan dan akuntabel. “Agenda ini sejalan dengan Grand Strategy Polri 2025–2045,” jelas Trunoyudo.
Struktur tim tersebut menempatkan Kapolri sebagai pelindung, sementara Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo bertugas sebagai penasihat. Adapun jabatan ketua dipegang Kalemdiklat Polri Komjen Chryshnanda Dwilaksana, dengan wakil ketua Irjen Herry Rudolf Nahak dan Brigjen Susilo Teguh Raharjo. Tim juga diperkuat jajaran pengarah, antara lain Komjen Wahyu Hadiningrat (Organisasi), Komjen Mohammad Fadil Imran (Operasional), Komjen Akhmad Wiyagus (Pelayanan), dan Komjen Wahyu Widada (Pengawasan).
Langkah reformasi internal ini juga berjalan beriringan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto, yang sebelumnya telah menunjuk Komjen Purnawirawan Ahmad Dofiri sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Kamtibmas dan Reformasi Polri. Selain itu, pemerintah tengah menyiapkan Komite Reformasi Kepolisian dengan melibatkan beragam kalangan.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menuturkan, pembentukan komite ini merupakan upaya evaluasi menyeluruh terhadap institusi Polri. “Setiap lembaga pasti memerlukan perbaikan. Tujuannya bukan melemahkan, melainkan memperkuat Polri agar semakin dipercaya publik,” katanya di Istana Kepresidenan, Rabu (17/9).
Isu reformasi Polri sendiri mencuat setelah pertemuan Presiden Prabowo dengan Gerakan Nurani Bangsa (GNB). Dalam pertemuan tersebut, tokoh GNB Pdt. Gomar Gultom menekankan perlunya evaluasi kinerja kepolisian, yang langsung disambut Presiden dengan komitmen pembentukan komisi khusus.
Kapolri Listyo menegaskan bahwa Polri tetap terbuka terhadap kritik, masukan, maupun evaluasi dari masyarakat. “Perbaikan ini akan mencakup pelayanan publik, penegakan hukum, serta pemeliharaan kamtibmas. Semua saran akan ditampung untuk mewujudkan Polri yang lebih profesional dan humanis,” tegasnya.
Fokus awal tim reformasi internal adalah menginventarisasi seluruh keluhan publik, mulai dari pelayanan yang kerap disorot hingga praktik di lapangan. “Apapun yang menjadi keresahan masyarakat, akan menjadi prioritas pembenahan. Polri terbuka dan siap bertransformasi,” tandas Listyo.
