JAKARTA|Pokjapwipolres.com — Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri memperkuat tata kelola Barang Milik Negara (BMN) melalui sinkronisasi data Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Tahun Anggaran 2026. Langkah ini dinilai strategis untuk memastikan pengelolaan aset negara berlangsung tertib, akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kegiatan yang digelar selama dua hari, Rabu–Kamis (12–13 Agustus 2026), tersebut melibatkan operator internal Korlantas Polri, jajaran Pusat Pendidikan (Pusdik) di lingkungan Korlantas, serta operator BMN dari seluruh Polda jajaran. Forum ini menjadi ruang konsolidasi untuk menyelaraskan data aset sekaligus memperkuat koordinasi antara pengelola BMN di tingkat pusat dan kewilayahan.
Kegiatan dibuka Kabagrenmin Korlantas Polri Kombes Pol. Budi Santoso. Ia menegaskan, pengelolaan BMN bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan bagian penting dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, dan profesional.
“Pengelolaan barang milik negara (BMN) merupakan bagian yang sangat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, dan profesional,” kata Kombes Pol. Budi Santoso saat membuka kegiatan, Rabu (12/8/2026).
Menurut Budi, aplikasi SAKTI memiliki peran penting dalam mengintegrasikan pengelolaan keuangan negara dengan administrasi BMN. Karena itu, sinkronisasi data diperlukan untuk memastikan seluruh informasi aset yang dikelola satuan kerja Korlantas hingga jajaran kewilayahan memiliki kesesuaian, validitas, dan akurasi.
Ia menekankan, tertib administrasi harus berjalan beriringan dengan pelaksanaan tugas operasional di lapangan. Setiap BMN yang direncanakan, direalisasikan, hingga digunakan untuk mendukung tugas kepolisian harus tercatat dan terdata secara baik.
“Sinkronisasi ini tujuannya menyelaraskan apa yang sudah dilaksanakan dengan tertib administrasi, sehingga nanti bisa menjadi kontrol penguatan untuk tahun-tahun berikutnya,” ujarnya.
Hasil sinkronisasi tersebut selanjutnya akan menjadi salah satu bahan evaluasi Korlantas Polri dalam memperkuat proses perencanaan, pengadaan, sekaligus penertiban administrasi BMN pada periode berikutnya. Dengan demikian, pengelolaan aset tidak berhenti pada pencatatan, tetapi dapat menjadi bagian dari sistem perencanaan yang lebih terukur.
“Kami upayakan sinkronisasi ini bisa menyeluruh sehingga hasil kegiatan ini bisa menjadi bahan kita untuk proses perencanaan dan pengadaan dan juga penertiban administrasi di Korlantas dan jajarannya ke depan,” ungkap Budi.
Memasuki hari kedua, Kamis (13/8/2026), pembahasan difokuskan pada pencocokan dan penyelarasan data BMN, terutama kendaraan serta pencatatannya dalam sistem SIMAK BMN. Tahapan ini menjadi penting mengingat kendaraan dinas merupakan salah satu aset yang berkaitan langsung dengan mobilitas dan pelaksanaan tugas kepolisian di lapangan.
Kasubag Logistik Bagrenmin Korlantas Polri AKBP Roberto Aprianto Uda mengatakan, proses tersebut diperlukan untuk memastikan data BMN antara tingkat pusat dan wilayah berada dalam kondisi selaras dan tertib. Para operator Polda juga diberikan ruang menyampaikan berbagai masukan mengenai proses pencocokan dan transfer data aset di wilayah masing-masing.
Menurut Roberto, koordinasi yang semakin kuat antara operator pusat dan kewilayahan diharapkan dapat mencegah terjadinya perbedaan pemahaman maupun kendala dalam proses administrasi.
“Harapannya ke depan tidak terjadi lagi miskomunikasi antara operator pusat dan wilayah. Sehingga proses transfer data bisa berjalan lebih lancar,” ucap AKBP Roberto.
Melalui sinkronisasi SAKTI BMN 2026 ini, Korlantas Polri menunjukkan komitmennya memperkuat pengelolaan aset negara berbasis data yang akurat dan terintegrasi. Tertib administrasi diharapkan tidak hanya memperkuat akuntabilitas pengelolaan BMN, tetapi juga mendukung efektivitas perencanaan dan pelaksanaan tugas Korlantas Polri serta seluruh jajaran di masa mendatang.***
