YOGYAKARTA | Pokjapwipolres.com – Kepolisian bergerak cepat menangani kerusuhan yang terjadi di kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta, Selasa (10/11/2026) malam. Kericuhan yang berujung pada penyerangan Kantor DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tersebut kini dalam penanganan aparat untuk mengungkap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam tindakan kekerasan dan perusakan fasilitas umum.
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meninjau langsung Kantor DPRD DIY pada Rabu (11/11/2026) dini hari sekitar pukul 01.30 WIB. Peninjauan dilakukan untuk melihat kondisi pascakerusuhan sekaligus memastikan penanganan keamanan dan proses penegakan hukum berjalan sesuai ketentuan.
Berdasarkan keterangan awal Polda DIY, demonstrasi yang berlangsung sejak siang hari semula berjalan tertib dan kondusif. Namun, situasi berubah sekitar pukul 20.07 WIB ketika sekelompok massa berkumpul di depan gedung DPRD DIY. Aparat mendapati adanya dugaan pelemparan batu, petasan, dan bom molotov yang memicu kericuhan. Personel Brimob dan kendaraan taktis kemudian dikerahkan untuk mengendalikan situasi.
Dalam penanganan awal, kepolisian mengamankan 94 orang yang diduga berkaitan dengan aksi kerusuhan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Petugas juga menyita sejumlah barang bukti berupa enam botol molotov, 12 petasan, tujuh botol berisi bensin, satu senjata tajam, satu ketapel, serta satu bungkus gotri. Penyidik masih mendalami peran masing-masing orang dan menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Kapolri menegaskan bahwa pihak kepolisian akan mengusut dugaan keterlibatan orang-orang yang sengaja membawa benda berbahaya dalam aksi demonstrasi. “Kita akan mengungkap pelaku yang secara sengaja membawa barang-barang yang berbahaya seperti molotov, sajam, dan sebagainya,” tegas Suyudi. Kepolisian memastikan proses penyelidikan dilakukan berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
Kepolisian mengimbau masyarakat Yogyakarta agar tetap tenang, tidak mudah terprovokasi informasi yang belum terverifikasi, serta tidak menyebarkan foto maupun video disertai narasi yang belum jelas kebenarannya. Masyarakat juga diminta menjaga ketertiban dan tidak melakukan tindakan yang dapat memperkeruh keadaan. Polri menegaskan bahwa penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak warga negara, tetapi tindakan kekerasan, membawa senjata, dan merusak fasilitas umum bukan bagian dari demonstrasi damai. Kepolisian mengajak seluruh elemen masyarakat bersama-sama menjaga keamanan dan ketenteraman Yogyakarta.***
