JAKARTA|Pokjapwipolres.com – Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Pol. Ahrie Sonta dalam Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP), Selasa (10/11/2026). Putusan tersebut menjadi babak penting dalam penanganan dugaan penyalahgunaan akses teknologi milik kepolisian untuk penyadapan yang tidak sesuai prosedur. Namun, Ahrie menyatakan mengajukan banding atas keputusan tersebut.
Sidang berlangsung di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta, mulai pukul 09.00 WIB hingga 20.10 WIB. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir menjelaskan, majelis menyatakan perbuatan Ahrie sebagai perbuatan tercela dan menjatuhkan sanksi administratif berupa PTDH. Dugaan pelanggaran berkaitan dengan penggunaan kewenangan dan akses perangkat teknologi Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional serta tidak sesuai prosedur.
Majelis KKEP dipimpin Komjen Pol. Rudi Darmoko sebagai ketua komisi, dengan Irjen Pol. Roma Hutajulu sebagai wakil ketua. Dalam keterangannya, Johnny menegaskan penegakan kode etik berlaku bagi seluruh anggota Polri tanpa membedakan pangkat maupun jabatan. Menurutnya, setiap personel harus bertanggung jawab atas tindakan yang bertentangan dengan hukum, standar operasional prosedur, dan kode etik profesi.
Meski demikian, putusan PTDH tersebut belum menjadi akhir proses etik. Ahrie menggunakan haknya untuk mengajukan banding. Permohonan itu selanjutnya akan diperiksa oleh Komisi Banding sesuai mekanisme yang berlaku. Kompolnas turut memantau jalannya persidangan. Komisioner Kompolnas Mohammad Choirul Anam menilai proses pemeriksaan telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mendalami keterangan saksi dan alat bukti serta berjalan sesuai prosedur dan prinsip akuntabilitas.
Di sisi lain, penanganan dugaan tindak pidana terkait penyadapan ilegal, akses ilegal, serta penghapusan atau perusakan data elektronik masih berjalan di Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Polri menyatakan sejumlah saksi telah dimintai keterangan dan koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga dilakukan terkait perlindungan saksi. Proses pidana tersebut harus dibedakan dari putusan etik yang telah dijatuhkan kepada Ahrie.
Johnny juga mengungkapkan bahwa Kapolri telah membentuk tim yang dipimpin Kabareskrim untuk mendalami informasi mengenai dugaan makar yang dikaitkan dengan perkara tersebut. Polri meminta masyarakat mengawal proses hukum agar berjalan sesuai ketentuan. Dugaan makar dan penyidikan perkara penyadapan ilegal masih berlangsung.
Polri memastikan penegakan kode etik terhadap personel lain yang diduga terlibat pelanggaran akan dilanjutkan. Sidang KKEP berikutnya dijadwalkan berlangsung pekan depan. Perkembangan perkara ini menjadi ujian bagi komitmen transparansi, akuntabilitas, dan pembenahan internal Polri. Publik kini menantikan hasil banding Ahrie serta kejelasan proses penyidikan pidana agar seluruh tahapan penegakan hukum berjalan adil dan dapat dipertanggungjawabkan.***
