Jakarta – Bareskrim Polri membongkar jaringan besar perjudian online yang beroperasi secara nasional hingga internasional. Sepanjang 2025, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menangani ratusan kasus judi online dengan nilai aset sitaan mencapai Rp286 miliar.
Wakil Kepala Bareskrim Polri Irjen Pol Nunung Syaifuddin mengatakan, selama 2025 pihaknya menangani 664 perkara tindak pidana siber. Dari kasus tersebut, polisi menetapkan 744 tersangka dan mengamankan uang serta aset senilai Rp286.256.178.904.
“Sepanjang 2025, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dan jajaran menangani 664 kasus dengan 744 tersangka. Total aset yang diamankan mencapai Rp286,2 miliar,” kata Nunung saat konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Rabu (7/1/2026).
Selain penindakan, Polri juga melakukan langkah pencegahan. Sepanjang tahun lalu, kepolisian mengajukan pemblokiran terhadap 231.517 situs judi online serta melaksanakan 1.764 kegiatan pre-emptive untuk menekan praktik perjudian daring.
Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol Himawan Bayu Aji menjelaskan, pengungkapan terbaru bermula dari patroli siber yang menemukan 10 situs judi online. Setelah dikembangkan, jumlahnya bertambah menjadi 21 situs yang menyediakan permainan slot, kasino daring, hingga judi bola.
“Website perjudian online ini bisa diakses dari dalam dan luar negeri. Kami langsung berkoordinasi dengan Komdigi untuk melakukan pemblokiran,” ujar Himawan.
Dalam penyidikan, penyidik menggunakan metode undercover deposit dan undercover player. Dari hasil tersebut, polisi menemukan aliran dana yang melibatkan 11 penyedia jasa pembayaran serta 17 perusahaan fiktif yang digunakan untuk memfasilitasi transaksi judi online.
Perusahaan fiktif tersebut berperan sebagai rekening penampung dan sarana layering melalui QRIS. Dari jaringan ini, Bareskrim Polri memblokir dan menyita dana sebesar Rp59.126.460.631.
Polisi menetapkan lima orang tersangka dengan peran berbeda-beda. Satu orang lainnya masuk daftar pencarian orang (DPO). Para tersangka diduga mendirikan perusahaan fiktif menggunakan identitas dan dokumen palsu untuk membuka rekening bank yang dijadikan merchant pembayaran bagi 21 situs judi online.
Para tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun serta denda hingga Rp10 miliar. “Penyidikan masih terus kami kembangkan, khususnya terhadap pihak-pihak yang memfasilitasi pembuatan dokumen perusahaan fiktif,” kata Himawan.
Polri menegaskan pemberantasan judi online akan terus dilakukan dengan dukungan PPATK, Komdigi, perbankan, serta kementerian dan lembaga terkait. Hingga kini, total barang bukti yang telah ditetapkan pengadilan mencapai Rp96.777.177.881.***
